Dua PSK Tengah Hamil Tua Terjaring Razia
Kamis, 20 November 2008, 08.12 WIB
Get the Flash Player to see this player.
Sebanyak 29 wanita pekerja seks komersial (PSK) dan lima waria terjaring dalam operasi penyakit masyarakat yang digelar oleh puluhan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur.

Kepala Seksi Operasi Trantib Linmas Jakarta Timur, Lantip, menjelaskan bahwa razia ini merupakan kegiatan rutin yang digelar guna menekan porstitusi sesuai dengan Perda No.8 Tahun 2007 tentang kaki lima, PMKS, asongan dan WTS. Penertiban ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban umum.


Beberapa titik dinilai rawan praktek prostitusi, yakni Jatinegara, Pulogadung dan Rawamangun. Petugas menemukan 2 orang berinisial RN dan WT warga Pulogadung dan Jatinegara yang tengah hamil 8 dan 9 bulan dari puluhan PSK dan Waria yang terjaring.

Mereka yang terjaring ini, terlebih dahulu dibawa kekantor Walikota, Jakarta Timur untuk diadakan pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Sebelum di sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Dengan dikenakan denda sebesar 100 ribu dan seribu rupiah untuk biaya persidangan setiap orangnya.

| Reporter/Kamerawan:Ade | Penulis:Novitasari | VO: Maya, Derly | Editor Video:Ganda |

Comments
Add NewSearch
Write comment
Name:
Title:
Security Image
Please input the anti-spam code that you can read in the image.
PERDA NO.8 TAHUN 2008 MUBAJIR
UMAR ALI MS (125.161.230.xxx) 2008-11-20 14:26:38

Perda No 8 tahun 2007 dibuat sebagai landasan hukum untuk membatasi maraknya kaki lima, PMKS, asongan dan WTS di Jakarta. Namun substansi yang di inginkan Perda tersebut menjadi masalah ketika implementasi dilapangan.
operasi rutin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)selama ini tidak membuahkan banyak hasil. Kaki lima, asongan dan WTS tumbuh silih berganti disejumlah tempat, seakan Perda tidak berlaku.
Kondisi demikian membuat Perda mubajir karena harus menyiapkan banyak anggaran untuk Satpol PP melakukan operasi rutin. Semestinya Perda tidak hanya dijadikan alat operasi rutin tetapi solusi mengatasi masalah juga harus disiapkan secara arif dan optimal.
Jika anggaran hanya habis untuk operasional Satpol PP yang akan menimbulkan banyak kebocoran dan sulit dipertanggungjawabka
n lebih baik dan efisien membangun sarana yang bermanfaat.
Pemerintah harus bisa menjawab kenapa ada Kaki lima, asongan dan WTS?. Selama Pertanyaan ini belum tejawab,anggaran itu menjadi mub...

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.